TIMIKA, PAPEDANEWS PAPUA TENGAH PAPEDANEWS.COM Kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 senilai Rp28 miliar terus menjadi perhatian publik. Polda Papua Tengah memastikan proses penyelidikan masih berjalan dan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut terus didalami.
Dilansir dari media TimikaExpress.id, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Dalam keterangannya kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026), Kapolda mengungkapkan bahwa Bupati Mimika telah dipanggil dan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
”Untuk Bupati Mimika kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan periksa sebagai saksi,” ujar Brigjen Pol. Jermias Rontini.
Tidak hanya Bupati, Polda Papua Tengah juga berencana memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat lain yang menjabat ketika peristiwa tersebut terjadi.
”Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi, semuanya akan kita lakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Hingga saat ini, Polda Papua Tengah telah memeriksa sekitar 40 orang saksi. Penyidik selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli di Jakarta untuk memperdalam penanganan perkara.
Kapolda menegaskan bahwa kasus tersebut menjadi salah satu perhatian serius yang akan terus dikawal hingga proses hukum di pengadilan.
”Ini adalah salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai di Pengadilan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar tidak menganggap penggunaan anggaran negara luput dari pengawasan aparat penegak hukum.
”Jangan berpikir karena jauh dari pengawasan, kita tetap kawal penggunaan uang negara,” pungkasnya.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN
Besarnya nilai dana hibah yang menjadi objek penyelidikan membuat masyarakat menaruh perhatian terhadap perkembangan kasus ini. Publik tentu berharap pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, tetapi mampu mengungkap secara terang bagaimana proses pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut.
Penegakan hukum juga diharapkan berjalan transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT



















