wapoga, papua papedanews.com Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan tambang PT WIFO yang beroperasi di wilayah Wapoga–Ular Merah.
Langkah evaluasi dinilai penting guna memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup legalitas perizinan, status kawasan, penggunaan lahan, pengelolaan lingkungan, serta penyelesaian hak-hak masyarakat adat dan pemilik hak ulayat.
Satgas PKH diharapkan tidak hanya berfokus pada penertiban kawasan hutan di daerah lain, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah papua khususnya kawasan Wapoga–Ular Merah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik berhak mengetahui apakah seluruh kegiatan pertambangan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki dokumen perizinan yang sesuai. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah harus mengambil langkah tegas berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, investasi dan kegiatan pertambangan tidak seharusnya mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Satgas PKH juga diharapkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Kabupaten terkait, aparat penegak hukum, serta tokoh adat dan pemilik hak ulayat agar evaluasi dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak merugikan pihak mana pun.
Jangan sampai penertiban hanya terlihat tegas di satu daerah, sementara aktivitas perusahaan di daerah lain luput dari evaluasi. Penegakan aturan harus berlaku adil tanpa tebang pilih.
PAPEDANEWS menilai bahwa pengawasan terhadap perusahaan bukan berarti menolak investasi. Sebaliknya, pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan investasi berjalan sesuai hukum, menjaga lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua
Hingga berita ini disusun, pihak Satgas PKH dan manajemen PT WIFO perlu dimintai penjelasan serta klarifikasi terkait legalitas dan aktivitas operasional perusahaan tersebut.



















