GEGER! PEMERINTAH CABUT IZIN PT RAPP SELUAS 338 RIBU HEKTARE, SATGAS PKH AMBIL ALIH KEBUN SAWIT PT GSL

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 06:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RIAU, PAPEDANEWS.COM – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran di sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau.

‎Dalam penertiban tersebut, pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare. Selain itu, Satgas PKH juga mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) seluas 42 hektare.

‎PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

‎Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan serius, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

‎Tak hanya itu, persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

‎

‎Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Nahdlatul Ulama Kabupaten Nabire Gelar ramah tamah, ini pembahasan nya

‎Sementara itu, penertiban terhadap PT GSL dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

‎

‎Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

‎Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Penguasaan kembali dilakukan terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT GSL.

‎Langkah penertiban ini menjadi perhatian penting dalam upaya pemerintah melindungi kawasan hutan dari aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, penegakan hukum juga harus diikuti dengan transparansi, kepastian hukum, serta pemulihan lingkungan secara nyata.

‎Kebakaran gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung bukan hanya persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, serta perlindungan habitat satwa liar.

‎Penertiban tersebut melibatkan sejumlah unsur lintas kementerian dan lembaga, termasuk BPKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Informasi Geospasial, pemerintah daerah, serta TNI.

‎Melalui langkah tersebut, Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menertibkan pemanfaatan kawasan yang melanggar ketentuan, dan menjaga aset negara demi kepentingan masyarakat luas.

‎

 

Berita Terkait

SATGAS PKH DIMINTA SEGERA EVALUASI AKTIVITAS TAMBANG PT WIFO DI WAPOGA–ULAR MERAH
IZIN PT RAPP DICABUT! PEMERINTAH SOROTI TEMUAN SAWIT, TAMBANG, DAN KERUSAKAN HUTAN
SETELAH TERTIBKAN SAWIT DI RIAU, SEMOGA SATGAS PKH EVALUASI SAWIT DI NABIRE, PAPUA TENGAH
ANGGOTA DPRK MIMIKA TERSERET LAPORAN DUGAAN KDRT, KAPOLRES BENARKAN: JABATAN PUBLIK TAK BOLEH JADI TAMENG HUKUM
DANA HIBAH Rp28 MILIAR KPU MIMIKA DIUSUT, BUPATI SUDAH DIPERIKSA: SIAPA LAGI YANG AKAN DIPANGGIL?
RSUD NABIRE KEMBALI DI SOROT AIR BERSIH SAJA SULIT, ADA APA DENGAN MANAJEMEN RSUD NABIRE? KELUARGA PASIEN IKUT MENANGGUNG BEBAN!
Pemkab Puncak Dorong Pengembangan Kopi Lokal melalui Pelatihan Budidaya Berkelanjutan
PETANI KOPI KABUPATEN PUNCAK APRESIASI PELATIHAN BUDIDAYA KOPI BERKELANJUTAN, HARAPKAN DUKUNGAN FASILITAS PENGOLAHAN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:09

SATGAS PKH DIMINTA SEGERA EVALUASI AKTIVITAS TAMBANG PT WIFO DI WAPOGA–ULAR MERAH

Jumat, 20 November 2026 - 07:47

IZIN PT RAPP DICABUT! PEMERINTAH SOROTI TEMUAN SAWIT, TAMBANG, DAN KERUSAKAN HUTAN

Jumat, 20 November 2026 - 07:40

SETELAH TERTIBKAN SAWIT DI RIAU, SEMOGA SATGAS PKH EVALUASI SAWIT DI NABIRE, PAPUA TENGAH

Jumat, 20 November 2026 - 06:20

GEGER! PEMERINTAH CABUT IZIN PT RAPP SELUAS 338 RIBU HEKTARE, SATGAS PKH AMBIL ALIH KEBUN SAWIT PT GSL

Senin, 16 November 2026 - 02:56

ANGGOTA DPRK MIMIKA TERSERET LAPORAN DUGAAN KDRT, KAPOLRES BENARKAN: JABATAN PUBLIK TAK BOLEH JADI TAMENG HUKUM

Kamis, 12 November 2026 - 06:09

RSUD NABIRE KEMBALI DI SOROT AIR BERSIH SAJA SULIT, ADA APA DENGAN MANAJEMEN RSUD NABIRE? KELUARGA PASIEN IKUT MENANGGUNG BEBAN!

Senin, 9 November 2026 - 09:57

Pemkab Puncak Dorong Pengembangan Kopi Lokal melalui Pelatihan Budidaya Berkelanjutan

Senin, 9 November 2026 - 09:52

PETANI KOPI KABUPATEN PUNCAK APRESIASI PELATIHAN BUDIDAYA KOPI BERKELANJUTAN, HARAPKAN DUKUNGAN FASILITAS PENGOLAHAN

Berita Terbaru