Nabire, PapuaTengah papedanews.com Wakil Ketua III DPR Papua Tengah dari Partai PAN, Bekis Soni Kogoya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas buruknya pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit di Papua, menyusul meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura.
Bekis menyebut kejadian itu sebagai bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan masih jauh dari amanat Otonomi Khusus, yang menyediakan anggaran besar untuk pendidikan dan kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana Otsus itu dikucurkan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang manusiawi bagi orang Papua. Tapi kenyataannya, pasien justru ditolak dan nyawanya melayang. Ini sangat memalukan,” tegasnya, Senin ( 24/11/2025 )
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit yang lebih mengutamakan administrasi dan pembayaran daripada keselamatan pasien, terlebih pasien gawat darurat. Menurutnya, dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang dibiayai oleh Dana Otsus wajib melayani dengan hati dan rasa kepedulian, bukan dengan orientasi uang.
“Kejadian ini tidak boleh terjadi di Papua Tengah. Rumah sakit harus mendahulukan penanganan, bukan biaya,” ujarnya.
Selain menyoroti buruknya pelayanan kesehatan, Bekis Soni Kogoya juga menekan aparat penegak hukum agar serius menindak dugaan korupsi di RSUD Nabire. Ia menilai proses pengungkapan kasus tersebut berjalan lambat, padahal dana kesehatan adalah dana yang sangat sensitif dan menyangkut hidup masyarakat.
“Saya minta Kejaksaan Negeri Nabire segera mempercepat pengungkapan kasus korupsi di RSUD Nabire. Jangan ada yang bermain-main dengan uang kesehatan. Itu uang rakyat, uang OAP, dan harus digunakan sepenuhnya untuk pelayanan, bukan dikorupsi,” tegasnya.
Bekis berharap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi segera memperbaiki pola pelayanan di seluruh rumah sakit, sekaligus menegakkan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Ini peringatan keras. Jangan sampai Papua Tengah mengalami kejadian tragis seperti di Jayapura. Dana besar sudah diberikan. Maka pelayanan harus berubah, harus berpihak pada masyarakat,” tutupnya.
