Tanggerang papedanews.com Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si menghadiri kegiatan rapat koordinasi kepala daerah revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran tahun anggaran 2026.
Rakor yang berlangsung di Tangerang Provinsi Banten pada hari Kamis (13/11/2025) itu dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikdasmen.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama seluruh Kepala Daerah se Indonesia itu mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” dalam rangka Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026.
Menurut Wagub Geley, sejumlah poin penting dibahas dalam kegiatan tersebut. Program revitalisasi sekolah merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan sekolah menjadi aman, layak, dan bermutu untuk semua, dengan target penyelesaian bertahap hingga akhir tahun 2025 dan berlanjut ke perencanaan anggaran tahun 2026.
“Kami sambut baik program nasional ini. Tapi kami pemerintah provinsi Papua Tengah (pak Gubernur) sudah canangkan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan mau jalankan di Papua Tengah itu sama persis yang dibicarakan dalam rakor tadi. Jadi kami di Papua Tengah sudah bergerak sebelum Kementerian (Kemendikdasmen) bicarakan,” kata Wagub Deinas Geley dibalik selularnya usai Rakor, Kamis (13/11/2025).
Menurut mantan Wakil Bupati Puncak Jaya ini, kondisi yang dibicarakan justru menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara.
“Capaian yang belum 100 persen ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah yang belum bisa mengakses satuan pendidikan,” katanya.
Walaupun demikian, ia menyebut pihaknya di Papua Tengah sudah mulai gencarkan program pendidikan bagi seluruh generasi muda di delapan kabupaten.
Geley menyatakan, dalam berbagai kesempatan Gubernur Meki Nawipa selalu menyatakan untuk meningkatkan IPM, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak, melalui program-program seperti layanan kesehatan yang merata, pendidikan gratis dan beasiswa, pengembangan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi secara efektif untuk kesetaraan.
Terkait hal itu, salah satu langkah untuk mendongkrak IPM, Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program pendidikan gratis.
Dia menyebut pendidikan gratis akan diperluas ke jenjang SD dan SMP pada tahun 2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan dapat berjalan efektif.
“Kami mengundang para kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan usulan agar pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 dapat berjalan sebaik-baiknya. Dukungan kepala daerah menjadi kunci sukses implementasi di lapangan,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa program ini tidak sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pembenahan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses digital bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai dua program besar yang dijalankan Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti sejalan dengan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan daerah.
Program revitalisasi sekolah bukan hanya renovasi fisik, tetapi juga berdampak ekonomi. Ada kontraktor, pengawas, pemasok, hingga tenaga kerja lokal yang terlibat. Jadi manfaatnya meluas, tidak hanya bagi guru dan siswa, tetapi juga bagi perekonomian daerah,” ujarnya. (*)
