Nabire, Papua Tengah papedanews.com Kericuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire, Papua, mendapat perhatian serius dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Brigjen Pol. Drs. Mashudi, menjelaskan secara langsung kronologi peristiwa dan langkah-langkah strategis yang diambil guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Peristiwa bermula ketika dua warga binaan pindahan menanyakan penghitungan dua pertiga masa tahanan mereka. Petugas keamanan lapas telah memberikan penjelasan secara personal, namun kedua warga binaan tersebut tidak puas dan menjadi emosional. Situasi memanas dan akhirnya berujung pada tindakan kekerasan terhadap petugas.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Mereka sudah dilayani secara satu per satu oleh petugas keamanan. Tapi karena tidak puas dan emosi, terjadi pemukulan terhadap anggota kami,” ungkap Mashudi saat konferensi pers di Nabire.
Mashudi juga membenarkan bahwa insiden itu melibatkan beberapa warga binaan lain yang kemudian memperkeruh keadaan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah munculnya senjata tajam berupa parang di tengah kericuhan tersebut.
> “Kami belum bisa memastikan dari mana asal parang itu. Tim kami sedang mendalami, dibantu oleh Polres dan Dandim. Nanti akan kami sampaikan hasil penyelidikannya,” tambahnya.
Pembenahan SOP dan Fasilitas Keamanan
Dirjen PAS menegaskan bahwa lembaganya telah memiliki dan mengedarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan sejak awal 2025. Namun, ia mengakui bahwa penerapan di lapangan masih perlu evaluasi dan penguatan.
Salah satu kendala di Lapas Nabire adalah ketiadaan menara pengawas yang semestinya menjadi elemen penting dalam sistem pengamanan. Dirjen PAS menyatakan bahwa pembangunan menara akan dilakukan di empat sisi lapas. Selain itu, struktur tembok lapas yang menggunakan bahan plat juga menjadi perhatian, mengingat kondisi geografis Nabire yang rawan gempa.
> “Meski menggunakan plat karena alasan gempa, hingga kini bangunan masih kokoh. Tapi ke depan kami akan perkuat sistem pengawasannya,” jelasnya.
Atasi Overkapasitas: Pemindahan Narapidana dan Penambahan Petugas
Isu overkapasitas juga menjadi bagian dari permasalahan sistem pemasyarakatan saat ini. Data terakhir menunjukkan jumlah warga binaan di seluruh Indonesia mencapai 277.634 orang — meningkat hampir 3.000 hanya dalam waktu satu setengah bulan.
Sebagai solusi, Ditjen PAS melakukan redistribusi narapidana ke lapas-lapas dengan daya tampung lebih rendah, seperti di Jawa Tengah dan Nusa Kambangan. Langkah ini disebut telah berhasil menurunkan beban di beberapa lapas, termasuk dengan memindahkan lebih dari 800 narapidana.
> “Ini adalah langkah konkret kami untuk mengurai kepadatan warga binaan yang terjadi secara nasional,” ujar Mashudi.
Dalam aspek sumber daya manusia, sebanyak 4.414 CPNS pemasyarakatan telah diterima tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seluruh CPNS tersebut akan terlebih dahulu mengikuti pelatihan intensif selama dua minggu di kantor wilayah sebelum diterjunkan ke lapangan.
> “Selama ini CPNS langsung bekerja tanpa pelatihan, ini tidak boleh terjadi lagi. Kita akan latih mereka dulu, seperti halnya proses pembinaan di Polri atau TNI,” tegasnya.
Penempatan tambahan petugas di Lapas Nabire akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan akan dikordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Papua.
Pembinaan Tetap Jadi Prioritas
Mashudi juga menegaskan bahwa seluruh warga binaan pada dasarnya adalah individu yang sedang menjalani proses perubahan. Program pembinaan dan pelatihan kerja di dalam lapas terus dijalankan untuk membentuk pribadi yang siap kembali ke masyarakat.
“Semua warga binaan adalah orang baik yang sedang kami bimbing agar keluar dari sini bisa diterima masyarakat, bisa mandiri, bisa memasak, bertani, membuat roti—dan semua kami latih di dalam,” tutupnya
Papedanews
