RIAU, PAPEDANEWS.COM – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan mengambil kembali penguasaan kawasan yang dinilai bermasalah.
PT RAPP merupakan perusahaan yang berada dalam kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE), yang didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto dan berkantor pusat di Singapura.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan izin PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan di lapangan. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan dalam areal izin dihentikan dan penguasaan kawasan dikembalikan kepada negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penertiban tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Hadir pula Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
SATGAS PKH KUASAI KEMBALI PKS DAN KEBUN PT GSL
Dalam kegiatan yang sama, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Penertiban tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit pada areal seluas sekitar 42 hektare.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan PKS tersebut juga diduga turut mendorong perluasan perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan terhadap permohonan tersebut. Pemerintah juga melakukan penguasaan kembali atas areal PKS dan kebun kelapa sawit PT GSL.
PEMULIHAN LINGKUNGAN JADI TANTANGAN BERIKUTNYA
Pencabutan izin perusahaan dan penguasaan kembali kawasan hutan tidak boleh berhenti sebatas tindakan administratif. Pemerintah juga memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kawasan yang telah ditertibkan benar-benar dipulihkan.
Kebakaran gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan lingkungan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.
Karena itu, pengawasan berkelanjutan, pemulihan ekosistem, dan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo menjadi bagian penting yang harus diperhatikan setelah pencabutan izin dilakukan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan komitmennya melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PAPEDANEWS.COM – Pantau Pemberitaan Daerah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT



















