NABIRE, PAPUA TENGAH PAPEDANEWS.COM Ketegasan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan perusahaan besar di Provinsi Riau menjadi perhatian publik. Pemerintah resmi mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare serta mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit dan kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) seluas 42 hektare.
Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan apabila ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.
Namun, muncul pertanyaan besar: Jika Satgas PKH berani bertindak tegas di Riau, bagaimana dengan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah?
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satgas PKH diharapkan tidak hanya menjadikan wilayah di luar Papua sebagai sasaran penertiban. Perkebunan kelapa sawit di Nabire juga harus mendapatkan perhatian serius melalui pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas serta dokumen perizinannya.
Satgas PKH perlu turun langsung ke lapangan, memeriksa legalitas izin perusahaan, memastikan status kawasan perkebunan, menelusuri proses pelepasan kawasan hutan, serta memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tidak hanya persoalan izin, pemerintah juga harus memastikan apakah hak-hak masyarakat adat dan hak ulayat telah dihormati. Jangan sampai investasi perusahaan berjalan, sementara masyarakat adat justru kehilangan ruang hidup dan tidak mendapatkan kepastian atas tanah warisan leluhurnya.
Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam di luar Papua, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan persoalan perkebunan di Tanah Papua
Ini bukan tuduhan bahwa perusahaan kelapa sawit di Nabire telah melakukan pelanggaran. Namun, pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Satgas PKH juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah, serta masyarakat adat agar proses evaluasi berjalan transparan dan tidak mengabaikan kepentingan pemilik hak ulayat.
Periksa izinnya, evaluasi lahannya, telusuri status kawasan hutannya, dan pastikan hak masyarakat adat benar-benar dilindungi.
Sebab, hutan Papua bukan sekadar aset ekonomi dan sumber keuntungan perusahaan. Hutan merupakan sumber kehidupan, identitas, serta warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.Jika penegakan hukum memang tanpa pandang bulu, maka buktikan juga di Papua Tengah



















