JAYAPURA —PAPEDANEWS.COM Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) melakukan Verifikasi Faktual Dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua bagi ratusan peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026 yang sedang berjuang merebut kuota Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten di wilayah itu.
Kegiatan verifikasi ini dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Provinsi Papua Tengah Yulius Wandagau, SE pada Kamis, 8 Oktober 2026 bertempat di lantai III Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih Jayapura, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
“Jumlah peserta calon praja IPDN yang kami verifikasi ada 120 orang, dimana 102 orang sesuai kriteria adalah Orang Asli Papua dan 18 orang non OAP. Kami hadir ingin pastikan bahwa 24 kuota untuk 8 kabupaten dan 7 kuota provinsi tahun ini adalah benar-benar anak-anak asli Papua dimana surat keterangan mereka itu juga benar dikeluarkan MRP Papua Tengah,” kata Yulius di Abepura, Jumat, 9 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yulius, verifikasi yang dilakukan MRP Provinsi Papua Tengah berpatokan pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 yang kini menjadi landasan hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak-hak OAP di Provinsi Papua Tengah.
“Dimana dalam Perdasus ini disebutkan bahwa defenisi Orang Asli Papua adalah orang yang bapak ibunya benar-benar dari salah satu suku asli di Papua atau yang bapaknya dari suku asli Papua dan mamanya pendatang. MRP Papua Tengah juga sudah mempermudah proses pengurusan Surat Keterangan OAP secara digital lewat aplikasi SIMPEL-MRP dilengkapi barcode/QR Code untuk verifikasi keabsahan dokumen,” tutur Yulius.
Pada kesempatan itu, Yulius Wandagau juga menyoroti soal tingginya animo peserta seleksi IPDN asal Papua Tengah setiap tahun di tengah jumlah kuota yang sangat terbatas. Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan para bupati di Papua Tengah bisa berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menambah kuota IPDN tahun depan. Selain, perlunya membuka jalur komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan.
“Kepada IPDN selaku panitia seleksi, kami juga berharap waktu seleksi di tahun depan bisa dimajukan ke bulan Juni atau Juli agar ada waktu bagi peserta yang tidak lolos bisa masih ada kesempatan seleksi masuk ke perguruan tinggi lain,” ujarnya.
Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Bandung ini juga meminta agar dalam proses seleksi IPDN ini, ada keadilan dan perhatian khusus bagi peserta asal Papua Tengah yang berasal dari keluarga tidak mampu atau anak-anak yatim piatu.
“Jangan hanya anak-anak pejabat saja yang lolos dari tahun ke tahun, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu yang nilainya tinggi tidak lolos karena ada intervensi,” kata Yulius.
*Kuota IPDN Bertambah*
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP.,MM mengapresiasi MRP Provinsi Papua Tengah yang sudah hadir melakukan verifikasi dokumen Orang Asli Papua bagi para calon IPDN tahun 2026.
“Kami dari BKPSDM juga mengapresiasi sistem yang sudah dibangun MRP Papua Tengah yang mempermudah proses verifikasi. Nah dalam proses ini, kami minta agar panitia seleksi IPDN sedapat mungkin mengutamakan kuota anak-anak OAP dari suku asli yang ada tiap kabupaten itu,” kata Denci.
Menurut Denci, sebagai instansi teknis, BKPSDM Papua Tengah siap mengawal proses seleksi ini agar mendapatkan hasil praja IPDN terbaik. Ia mengaku telah menurunkan tim BKPSDM ke Jayapura sejak tahapan Seleksi Kompentensi Dasar (SKD) pada September 2026 hingga pengantaran menuju kampus Jatinangor pada November 2026 mendatang.
“Kami juga apresiasi atas bertambahnya kuota IPDN tahun ini, dimana tahun lalu tiap kabupaten 2 orang naik jadi 3 orang, sementara kuota provinsi naik dari 6 orang menjadi 14 orang. Jadi tahun ini seluruh Papua Tengah dapat kuota 38 orang,” ujar mantan Penjabat Bupati Paniai ini.
Sesuai data yang diterima dari panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2026, terdapat 228 calon peserta asal Provinsi Papua Tengah yang mengikuti seleksi SKD pada 22-29 September 2026 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 106 dinyatakan lolos menuju tahap Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) yang tengah berlangsung sejak 9-10 Oktober 2026.
Pada 15 Oktober 2026, panitia akan mengumumkan hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Tahap I dan TKBI secara bersamaan. Selanjutnya para peserta yang lolos akan maju ke tahapan Seleksi Kesehatan Tahap I pada 17 Oktober 2026 mendatang. (*)
