Nabire, Papua Tengah, papedanews.com Keadilan bukanlah soal siapa yang kuat atau terkenal, tetapi tentang siapa yang paling membutuhkan, dan siapa yang paling lama diabaikan. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebuah cahaya kecil terus berusaha menyala. Cahaya itu adalah SLB Matahari, sekolah yang didirikan oleh Yayasan Peduli Difabel Nabire sebagai jawaban atas kerinduan panjang anak-anak disabilitas akan pendidikan dan terapi yang layak.
Sekolah ini telah berdiri dan berjalan selama lebih dari tiga tahun. Di bawah kepemimpinan Maria Yetiasaputri Kapitarauw, S.Sos., M.M., AWP selaku kepala sekolah, SLB Matahari menjadi tempat yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memanusiakan—membuka ruang tumbuh bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggir sistem.
Namun, perjuangan mereka tidak semudah membalikkan tangan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski kegiatan belajar-mengajar terus berjalan, hingga kini SLB Matahari belum mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Surat Izin Operasional. Permohonan telah dilakukan berkali-kali, dimulai sejak masa gubernur sebelumnya. Sayangnya, saat terjadi pergantian kepemimpinan, proses tersebut berhenti tanpa ada kejelasan atau tindak lanjut.
“Matahari itu kita sudah ajukan permohonan untuk NPSN dan izin operasional dari era gubernur sebelumnya. Ketika terjadi pergantian, tidak ada respon, tidak ditindaklanjuti. Sekarang, di bawah gubernur yang baru, kami kembali ajukan ulang—enam bendel dokumen setebal bantal. Harapan kami, Kepala Dinas Pendidikan yang baru ini terketuk hatinya,” tutur Maria Yetiasaputri Kapitarauw.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah yang sekarang. Mereka paham bahwa pejabat baru belum lama dilantik. Namun, justru karena semangat awal yang masih segar inilah, SLB Matahari berharap agar perhatian segera diberikan, agar nasib para siswa dan guru tidak terus-terusan terkatung-katung.
Lebih jauh, Maria menyampaikan keprihatinan terkait keadilan dalam pemberian izin. Ia mengungkapkan bahwa ada sekolah lain, seperti SLB yang berada di bawah institusi besar keagamaan tertentu, yang dengan cepat memperoleh izin operasional tanpa proses panjang.
“Setahu saya, tidak ada prosedur yang mereka lewati, tapi tiba-tiba sudah dapat izin operasional. Bahkan sekolahnya tidak jelas di mana muridnya, di mana kegiatan belajarnya. Sementara kami—SLB Matahari—bertahun-tahun nyata berkegiatan, dilihat dengan mata kepala sendiri, tetap saja tidak diperhatikan. Saya bukan iri, bukan benci. Kami hanya rakyat kecil yang memperjuangkan nasib anak-anak difabel, tapi kenapa seperti ini?” katanya dengan suara lirih.
Kenyataan ini memunculkan pertanyaan besar: di mana letak keberpihakan negara terhadap warga yang paling membutuhkan perhatian? SLB Matahari adalah institusi yang berjalan tanpa pamrih, dengan segala keterbatasan, namun terus bertahan demi hak pendidikan anak-anak disabilitas.
Kini, mereka tidak meminta lebih. Hanya sebuah pengakuan hukum yang sah NPSN dan Izin Operasional agar para siswa dan guru dapat menjalani kegiatan belajar dengan layak, dan agar mereka tidak terus merasa seperti “penumpang gelap” dalam sistem pendidikan nasional.
Pemerintahan yang baru membawa harapan baru. SLB Matahari percaya bahwa di balik nama-nama pejabat baru, masih ada ruang hati yang bisa disentuh. Karena ini bukan tentang administrasi semata, ini tentang hak hidup, hak pendidikan, dan hak diperlakukan setara.
Mari kita tidak membiarkan upaya ini berujung pada kelelahan.
Mari bersama-sama meyakinkan bahwa Papua pun bisa adil untuk semua, termasuk untuk mereka yang tidak bersuara.
“Karena dalam cahaya kecil yang diperjuangkan dengan tulus, tersimpan masa depan bangsa yang sesungguhnya.”
Papedanews
