NABIRE Papua Tengah papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kehutanan resmi membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Pembentukan KKMD tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dirangkaikan dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Mahafira II, Nabire, Kamis (21/5/2026), dan menjadi momentum penting dalam membangun sinergi lintas sektor demi menjaga kelestarian kawasan pesisir Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Turut hadir para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi dari Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, perwakilan PT Freeport Indonesia, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lingkup Papua Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Viktor Fun, ditegaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir maupun kelestarian lingkungan.
Selain berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi wilayah pantai dari abrasi, gelombang laut, dan intrusi air laut, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, serta biota laut lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
“Mangrove juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon sehingga menjadi salah satu solusi alami untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, pelestarian mangrove harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Viktor Fun saat membacakan sambutan Gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang pembentukan KKMD sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun kebijakan yang terintegrasi, serta mendorong pelaksanaan program konservasi dan rehabilitasi mangrove secara berkesinambungan.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan masyarakat pesisir sekaligus warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
Pembentukan KKMD juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketahanan ekosistem pesisir di Bumi Cenderawasih.
