MRP Papua Tengah Minta Presiden Prabowo Evalusuasi Penempatan Pasukan Nonorganik Berlebihan Di Papua Tengah

- Penulis

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPUA TENGAH Papedanews.com Majelis Rakyat Papua Tengah Yulius Wandagau, SE mengatakan konflik berkepanjangan yang terus terjadi di Papua dan juga Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 sampai saat ini dan beberapa Kabupaten di Papua Tengah merupakan bagian dari perang ideologi dan juga masalah pembangunan sehingga ia berharap adanya Evaluasi terkait penempatan pasukan nonorganik yang berlebihan di kampung-kampung.

“Ini bukan masalah perang suku, marga tapi ini masalah ideologi dan masing-masing punya semboyan bahwa NKRI Harga Mati, Papua Merdeka Harga Mati nah maka yang jadi korban adalah masyarakat sipil kemudian TNI-Polri jadi korban, TPN-OPM jadi korban,” Ujarnya, Selasa (30/09/2025)

Dirinya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lakukan evaluasi menyeluruh pendropan Militer nonorganik yang di tempatkan di Papua Tengah karena pasukan tersebut seharusnya dikirim kalau Negara dalam keadaan darurat.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Maka pemerintah dalam hal ini bapa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi harus malakukan evaluasi penempatan-penempatan pasukan nonorganik ini. Pasukan-pasukan inikan disiapkan kalua Negara dalam keadaan keadaan darurat, antara Negara itu baru gunakan pasukan-pasukan elit ini. Tapi malah sekarang itu terbalik pasukan yang disiapkan untuk Negara malah dikirim diseluruh Papua terutama Provinsi Papua Tengah tidak bisa seperti itu,” Mintanya.

 

“Saya mohon supaya bapak Presiden sebagai panglima tertinggi lakukan upaya atau langkah-langkah, mari kita duduk sama-sama Dialog dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, bagaimana kita cari solusi untuk penyelesaian itu harapan kami,” Harapnya melanjutkan.

Baca Juga:  DPRPT Memanggil, Satgas PKH dan BIM Tak Datang: Ada Apa dengan Suara Rakyat Papua Tengah?

 

Wandagau meminta Gubernur Papua Tengah DPRP, MRP serta semua pemangku kepentingan untuk bersama mencari solusi terkait konflik di Papua Tengah karena saat ini beberapa Kabupaten sedang tidak baik-baik saja, dengan tujuan masyarat bebas beraktivitas diatas tanahnya sendiri.

 

“Saya harap ini tanggungjawab kita Bersama Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Bersama DPRP, MRP dan semua pemangku kepentingan kita duduk sama-sama mencari solusi bagaimana penanganan terhadap konflik bersenjata yang berkepanjangan ini. Supaya masyarakat kami juga mereka hidup bebas aman damai diatas negerinya sendiri, mereka bisa bebas mencari nafkah dan lain-lain,” Ujarnya lagi.

 

Kata Wandagau pasukan yang ditempatkan di setiap kampung tidak sedikit jumlahnya akibatnya warga takut untuk beraktivitas mencari nafkah.

 

“Tapi penempatan pasukan nonorganik ini penempatan di setiap kampung anggotanya berjumlah 70-200 orang terutama 4 Kabupaten tadi. Jadi ruang gerak masyarakat kami mau mencari nafkah kekebun atau lainnya jadi tidak bisa,” Katanya.

 

diakhir Kapolda, Dandrem dan Kapolres harus terlibat untuk lakukan upaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua.

 

“Jadi saya harap juga Kapolda, Dandrem kemudian juga Kapolres ini mari duduk sama-sama undang itu Danpos-Danpos dari berbagai kesatuan pasukan nonorganik ini duduk bersama mencari solusi. Kalau tidak melakukan langkah-langkah ini berarti belum bisa selesai persoalan konflik ini sampai kapanpun dan dimana pun,” Tutupnya.

Berita Terkait

Wagub Sidak Rusun ASN Papua Tengah: 210 Tukang Siap, Material Jangan Sampai Jadi Penghambat”
Anak Asli Makimi Protes Narasi “Masyarakat Lapar” dalam Demo di DPRK Nabire
Gubernur Meki Nawipa Mulai Kunker Ketiga ke Intan Jaya, Pastikan Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Lantik Lima Pejabat, Gubernur Meki Nawipa Tekankan: Jangan Berhenti di Seremoni, Buktikan Kinerja untuk Rakyat
Wakil Ketua I DPRK Nabire Dukung Evaluasi 6 IUP Sawit, Satgas PKH Diminta Kawal Penertiban”
Muhamad Irpan di Hadapan Dankorwil Satgas PKH Nabire: Saya Akui Kekeliruan dan Sampaikan Permohonan Maaf
Tak Ingin Tanah Adat Jadi Konflik, DKP KINGMI Soroti Pemasangan Senplat Satgas PKH
Gubernur Kunjungi Puskesmas Tenedagi Deiyai, Puji Semangat Pelayanan Tenaga Kesehatan
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 10:35

Wagub Sidak Rusun ASN Papua Tengah: 210 Tukang Siap, Material Jangan Sampai Jadi Penghambat”

Sabtu, 19 September 2026 - 06:40

Anak Asli Makimi Protes Narasi “Masyarakat Lapar” dalam Demo di DPRK Nabire

Selasa, 15 September 2026 - 10:12

Gubernur Meki Nawipa Mulai Kunker Ketiga ke Intan Jaya, Pastikan Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Senin, 14 September 2026 - 08:34

Lantik Lima Pejabat, Gubernur Meki Nawipa Tekankan: Jangan Berhenti di Seremoni, Buktikan Kinerja untuk Rakyat

Jumat, 11 September 2026 - 15:58

Wakil Ketua I DPRK Nabire Dukung Evaluasi 6 IUP Sawit, Satgas PKH Diminta Kawal Penertiban”

Rabu, 9 September 2026 - 03:57

Tak Ingin Tanah Adat Jadi Konflik, DKP KINGMI Soroti Pemasangan Senplat Satgas PKH

Selasa, 8 September 2026 - 02:49

Gubernur Kunjungi Puskesmas Tenedagi Deiyai, Puji Semangat Pelayanan Tenaga Kesehatan

Senin, 7 September 2026 - 10:21

Koordinator BGN Nabire Klarifikasi Insiden Lantas di Kalibobo: Kendaraan Pribadi, Bukan Mobil Dinas

Berita Terbaru